PENURUNAN STATUS KOTA PONOROGO (Dari Kota Juragan Menuju Kota Para Pedagang dan Buruh)

Oleh: Jusuf Harsono (FISIP Univ. Muhammadiyah Ponorogo)

Abstrak: Dari sisi manapun kota Ponorogo adalah kota yang sangat menarik untuk dijadikan kajian karena kota ini adalah kota yang dinamis dalam banyak hal dibandingkan dengan kota-kota lain di sekitarnya. Kota ini sangat dinamis di bidang pendidikan, social-politik, budaya, religi dan ekonomi. Dalam hal perkembangan perekonomian sector perkotaan juga sama menariknya dengan pedesaan. Daerah perkotaan sector perekonomian didominasi dengan perdagangan sementara itu di pedesaan dinamika lebih didominasi oleh per-TKI-an. Perekembangan model perekonomian pedesaan dan perkotaan Ponorogo telah merubah status kota Ponorogo. Ponorogo pada masa lalu bisa disebut sebagai kotanya para juragan namun waktu telah membalik keadaan. Artikel ini diharapkan bisa memberikan kontribusi pemikiran terhadap pengambilan kebijakan kalangan pemerintahan dan kepedulian dengan landansan ilmu pengetahuan untuk kalangan akademisi.

Kata Kunci: Penurunan Status, Juragan, Pedagang dan Buruh

PENDAHULUAN

Dalam sejarahnya kota Ponorogo dikenal sebagai kota pertanian dan perdagangan. Sebagai kota pertanian Ponorogo dikenal sebagai penghasil kedelai dan rempah yang baik. Sebagai kota perdagangan kota ini pada jaman sebelum kemerdekaan juga dikenal sebagai kota jalur perdagangan kain batik bersama dengan beberapa kota seperti Solo, Yogjakarta dan Pekalongan. Apalagi pada masa tahun 1950-an kota ini dikenal sebagai produsen kain mori pembuat kain batik namun sejak tahun 1980-an kota Ponorogo lebih menjadi kota perdagangan daripada sebagai kota industri kain batik karena beberapa kelurahan seperti Nologaten, Kertosari, Cokromenggalan yang sebelumnya dikenal sebagai kampung kerajinan batik sudah tidak ada kegiatan ekonomi yang ada hubungannya lagi dengan industri batik. Bahkan beberapa tahun terakhir kampung-kampung tersebut sudah berubah menjadi kawasan atau pusat transaksi bisnis modern karena berkaitan dengan produk-produk industri masa kini seperti usaha perdagangan komputer, sepeda motor, alat-alat elektronika dan lain-lain.

Begitu pula daerah pedesaan, yang dulu adalah penghasil kacang-kacangan dan rempah karena daerah pirnggiran merupakan daerah agraris yang sebagian besar warganya berprofesi sebagai “peasant” telah berubah menjadi daerah kaum “labour”. Dalam istilah sosiologi ekonomi kedua kelompok di atas termasuk dalam istilah untuk kelompok “marginal”. Hal ini bisa dibedakan dengan “farmer“ dan “worker“ karena keduanya yang terakhir mempunyai konotasi yang positif. Kedua kelompok yang terakhir mempunyai strata sosial yang lebih baik.

Strata sosial dalam sosiologi ekonomi lebih banyak ditentukan oleh kepemilikan asset dan investasi keluarga. Daerah pedesaan Ponorogo menjadi variabel yang menarik untuk dijadikan bahan diskusi karena daerah ini merupakan kantong Tenaga kerja Indonesia (TKI) terbesar di Indonesia yang mempunyai kontribusi bagi perkembangan sosial-ekonomi kota Ponorogo.

INDUSTRI BATIK PONOROGO

Sejak pemeritahan orde baru membuka kran perdagangan bebas di Indonesia efek perjajnjian dengan World Bank dan IMF tahun 1970-an maka efek domino juga dirasakan akibatnya sampai di kota Ponorogo. Sejak dunia industri batik di kota Solo, Pekalongan, dan Yodjakarta tidak lagi membutuhkan kain mori produk Ponorogo karena dianggap kurang berkualitas maka pabrik mori yang merupakan perusahaan koperasi milik para pembatik Ponorogo juga mengalami penyusutan produksi secara drastis dan ini juga mempunyai efek domino karena biaya opersional pabrik mori ini juga tidak bisa ditopang oleh home industri batik yang ada di Ponorogo (Jusuf Harsono; 2005).

Pabrik kain mori selalu mengalami over cost karena mesin pabrik kain mori secara teknis juga tidak boleh berhenti bekerja sementara hasil produksi kain mori juga tidak bisa dilempar ke pasar mengingat perusahaan batik yang muncul tahun 1980-an adalah perusahaan bartik dengan modal besar yang membutuhkan kain bahan dengan kualitas yang lebih baik yang perusahaan kain morinya sudah ada di beberapa kota seperti Sukoharjo, Pekalongan, dan Solo. Beberapa perusahaan kain bahan batik dan konveksi batiknya juga dimiliki oleh keluarga Presiden Soeharto. Disatu sisi perusahaan kain bahan batik produk Ponorogo tidak mampu bersaing dengan perusahaan kain milik keluarga Cendana dan teman-teman. Disisi lain, hasil produksi konveksi batik Ponorogo juga tidak mampu bersaing di pasaran dengan hasil konveksi batik Semar dan lain-lain yang notabene juga milik keluarga Pak Harto dan teman-teman. Keadaan seperti ini telah mendorong munculnya orientasi-orientasi baru dunia business di Ponorogo. Beberapa kampung di atas yang sebelumnya merupakan kampung industri kini sejak tahun 1980-an telah menjadi pusat perdagangan barang-barang industri seperti barang elektronika, hand phone, sepeda motor, komputer, pakaian jadi, dan lain-lain.

Beberapa pengrajin batik mencoba bangkit kembali dengan usaha yang sama ternyata mengalami kegagalan, sementara itu sebagian perajin yang lain juga mencoba melakukan diversifikasi usaha sebagai perajin tenun handuk juga mengalami kegagalan karena adanya beberapa faktor penyebab diantaranya adalah kemampuan akses pasar dan kredit modal usaha yang rendah.

TENAGA KERJA INDONESIA

Ponorogo selain dikenal sebagai kota penghasil kain mori dan jalur perdagangan batik di pulau Jawa juga dikenal sebagai penghasil komuditas pertanian yang penting. Dengan karakter tanah yang cukup subur karena berada di dataran rendah yang secara geografis berada diantara dua gunung berapi, yaitu Gunung Wilis dan Gunung Lawu, maka kota ini merupakan kota pertanian yang cukup ideal karena relatif mudah memperoleh air. Air merupakan unsur terpenting dalam masyarakat pertanian. Selain sebagai daerah penghasil beras, Ponorogo juga dikenal sebagai penghasil kedelai dan bahan empon-empon dan rempah yang melimpah. Beberapa tahun terakhir juga sebagai penghasil buah-buahan seperti durian, mangga dan melon. Pertanian dengan hasil yang baik tidak bisa dinikmati oleh seluruh petani di Ponorogo. Hasil pertanian yang memuaskan hanya bisa dinikmati oleh para petani yang mempunyai lahan di dataran rendah yang ada di pinggiran kota karena cukup mudah memperoleh suplai air. Mereka bisa melakukan kegiatan tanam padi dua hingga tiga kali dalam satu tahun. Sementara itu para petani yang berada di pedesaan yang sebagian besar berada di dataran sedang dan tinggi tidak bisa menikmati aliran air irigasi maupun hujan seapanjang tahun. Rata-rata mereka hanya bisa menanam padi setahun sekali, bahkan ada yang tidak bisa menanam padi sama sekali dalam satu tahun karena faktor jenis tanah yang tidak memungkinkan, karena tanah mereka mengandung kapur mengingat salah satu gunung yang mengapit kota Ponorogo adalah gunung kapur. Keadaan seperti ini telah terjadi selama ratusan tahun. Sesuai dengan karakter masyarakarat Jawa secara umum mereka adalah masyarakat yang “nrimo ing pandum” yaitu satu filosofi yang selalu menerima keadaan yang tidak menyenangkan sekalipun karena semua dianggap datangnya dari Tuhan.

Keadaan ini pada akhirnya mengalami perubahan sejak dua puluh tahun yang lalu ketika masyarakat pedesaan mulai mengenal teknologi antena TV dan parabola. Dengan antena parabola tersebut masyarakat pedesaan bisa melihat seluruh penjuru dunia dengan segala kemajuan peradabannya tanpa ada kendala yang berarti. Mereka mulai mengenal Negara-negara Asia Tenggara seperti yang sering dicertakan oleh teman-teman mereka yang sedang mengais rejeki sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI)) terutama di negeri tetangga seperti Malaysia, Singapura, Hongkong, dan lain-lain.

Mereka mulai sadar bahwa beberapa teman yang mengais rejeki di negara lain tersebut mengalami perubahan status sosial-ekonominya. Beberapa penelitian membuktikan hal tersebut (Khoirurrosydin; 2008), mendapatkan informasi dalam penelitiannya bahwa para keluarga TKI mengalami peningkatan status sosial-ekonominya secara signifikan. Mereka yang semula merupakan keluarga petani sederhana setelah bekerja di luar negeri telah menjadi keluarga yang terpandang secara ekonomi. Modernisasi telah merubah cara pandang mereka tentang status social-ekonomi sebuah keluarga.

Filosofi “nrimo ing pandum” nampak tidak lagi dijadikan pegangan kuat dalam menjalani hidup. Seperti kata Budiman (2000), bahwa moderenisasi menawarkan nilai-nilai baru dalam masyarakat. “Nrimo ing pandum“ adalah nilai tradisional masyarakat pedesaan yang mulai tergeser dengan nilai baru “pemenuhan kebutuhan ekonomi dan konsumerisme“. Namun demikian cukup banyak pula yang mengalami kegagalan karena terlanjur melepas asset tetapi gagal berangkat karena tertipu oleh para calo tenaga kerja yang tidak bertanggung jawab. Karena mereka mulai berpenghasilan lebih baik maka pola hidup mereka mulai mengalami perubahan menjadi lebih konsumtif dibanding ketika sebelum mereka menjadi TKI.

Rata-rata mereka mulai membangun rumah dengan model terbaru dengan bahan yang baik seperti lantai berkeramik, genting pres, perelengkapan rumah tangga serba elektronika seperti mesin cuci, sound system dengan model home theatre yang bernilai belasan juta, sepeda motor, hand phone keluaran terbaru, dan lain-lain. Pola hidup yang seperti ini mulai menarik para tetangga, teman dan saudara untuk ikut mencari pekerjaan di luar negeri dengan ketrampilan seadanya. Akhir tahun 1990-an ketika Indonesia baru saja selesai dilanda krisis ekonomi dan politik yang dahsyat yang ditandai dengan turunnya kekuasaan Pak Harto sebagai Presiden selama 32 tahun dan juga ditandai dengan jatuhnya nilai tukar mata uang rupiah dibanding dengan seluruh mata uang Negara asing. Sebagai ilustrasi pada tahun 1999 harga dollar di pasaran mencapai 12 ribu rupiah per dollarnya bahkan pada pertengahan 1998 satu dollar senilai dengan 16 ribu rupiah.

Banyak warga Ponorogo dari pedesaan yang mencari peluang kerja diluar negeri karena didorong oleh perbedaan nilai tukar rupiah dengan mata uang asing tersebut selain karena begitu banyak pengangguran sebagai akibat dari banyaknya perusahaan yang gulung tikar karena krisis moneter yang melanda negeri ini. Diperkirakan pada saat itu jumlah pengangguran absolut mencapai 50 juta jiwa. Tidak jarang sebagian dari mereka terpaksa harus melepas asset (tangible asset) keluarga mereka seperti tanah pertanian, sapi, sepeda motor, dan lain-lain. Sherraden (2006) menjelaskan bahwa tangible asset adalah kekayaan yang nyata seperti tanah, kendaraan, dan lain-lain. Lebih jauh ia berteori bahwa asset berkaitan erat dengan cara berpikir seseorang atau keluarga tentang masa depan mereka. Dalam konteks ini maka para kelaurga TKI yang melepaskan asset mereka bisa diartikan bahwa mereka telah mempertaruhkan masa depan keluarga mereka sebagai petani.

Beberapa dari mereka setelah kembali dari luar negeri bisa mengambil kembali assetnya dengan cara membeli kembali atau mendapatkan asetnya yang lain berupa tanah di perkotaan, mobil, dan lain-lain. Mereka yang bekerja keluar negeri umumnya yang perempuan sebagai Pembantu Rumah Tangga sementara yang pria banyak yang menjadi buruh bangunan dan industri. Kedua profesi tersebut memang profesi yang low skill mengingat mereka yang befrangkat keluar negeri juistru mereka yang berpendidikan dan berketrmpilan rendah. Selisih nilai tukar mata uang asing dengan rupiah telah menjadikan mereka lebih kaya dan sejahtera secara relatif.

KESIMPULAN

Fenomena pertama yang menarik dari ilustrasi di atas adalah bahwa kota Ponorogo yang pada tahun 1950 sampai 1970-an adalah kota industri batik dan kain mori pada perkembangannya menurun menjadi kota perdangangan yang menurut mata rantai ekonomi adalah perantara dari industry ke konsumen. Sementara industri adalah menempati struktur sebagai subyek dalam mata rantai perekonomian di masyarakat. Fenomena menarik yang kedua adalah perekonomian pedesaan. Tidak bisa dipungkiri bahwa banyaknya warga pedesaan di Ponorogo yang menjadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) telah mempengaruhi dinamika dan peertumbuhan ekonomi Ponorogo secara makro. Kota Ponorogo telah berkembang menjadi kota perdagangan secara pesat. Tenaga Kerja Indonesia telah memberikan kontribusi terhadap semakin cepat dan besarnya sirkulasi uang di Ponorogo melalui kemampuan keuangan dan gaya hidup keluarga TKI yang cukup konsumtif. Tenaga Kerja Indonesia melalui remitansinya yang ratusan milyar pertahun telah merangsang pertumbuhan ekonomi Ponorogo. Disatu sisi situasi tersebut bila dilihat dari kacamata kesejahteraan dan ekonomi maka sangat melegakan dan membanggakan namun bila dilihat dari kacamata status sosial ekonomi maka situasi ini sangat mengakhawatirkan karena para TKI yang sebagaian besar berasal dari keluarga dan kultur petani tidak hanya telah kehilangan asset pertaniannya dengan menjual tanah sebagai bekal keluar negeri tetapi juga kehilangan status sosial-ekonominya dari sebagai “juragan“ menjadi sebagai seorang buruh.

Mereka semula adalah pemilik lahan meskipun sempit. Setidaknya mereka adalah majikan bagi dirinya sendiri. Dalam struktur sosial masyarakat Jawa, juragan atau majikan menempati struktur yang cukup tinggi. Meskipun dengan perbedaan status tersebut keluarga TKI menjadi lebih sejahtera dibanding ketika sebagai petani gurem karena selama menjadi petani gurem keluarga petani tersebut tidak mungkin berinvestasi karena keterbatasan lahan yang hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dengan demikian para keluarga petani tersebut telah mengalami penurunan status dari seorang “juragan“ di negeri sendiri menjadi seorang “buruh“ di negeri orang.

DAFTAR PUSTAKA

Jusuf Harsono dan Slamet Santoso, 2005, “Solidaritas Mekanik Dan Survivalitas Pengusaha Muslim Perkotaan di Ponorogo”, Jurnal Penelitian Fenomena ISSN 1693-8038, Vol. 2, No. 1, Januari 2005, LPPM Universitas Muhammadiyah Ponorogo.

Khoirurrosyidin, 2008, “Pola Aliran Uang Tenaga Kerja Indonesia di Kabupaten Ponorogo”, Jurnal Penelitian Fenomena ISSN 1693-8038, Vol. 5, No. 1, Januari 2008, LPPM Universitas Muhammadiyah Ponorogo.

Michael Sherraden, 2006, “Aset Untuk Orang Miskin Perspektif Baru Usaha Pengentasan Kemiskinan”, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Arif Budiman, 2000, “Teori Pembangunan Di Dunia Ketiga”, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.